TULANG BAWANG BARAT | Koordinatnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, menggelar Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II atas 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang sidang lantai dua Gedung DPRD Tubaba, Panaragan, Senin (9/11/2026).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tubaba bersama DPRD setempat menyepakati 11 Raperda Tahun 2026. Kesepakatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat payung hukum pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah.
Dari total 11 Raperda yang disepakati, delapan merupakan usulan eksekutif dan tiga lainnya merupakan inisiatif DPRD.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Tubaba, Busroni, S.H., didampingi Wakil Ketua I, Ponco Nugroho, S.T., dan Wakil Ketua II, S. Joko Kuncoro, http://S.I.Kom.
Rapat Paripurna dihadiri Bupati Tubaba, Novriwan Jaya, bersama Wakil Bupati Nadirsyah, Sekretaris Daerah Kabupaten Tubaba, Kepala Kejaksaan Negeri Tubaba, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, serta Camat se-Tubaba.
Pada kesempatan itu, Busroni menegaskan, persetujuan bersama tersebut merupakan bagian penting dalam memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Menurutnya, kesepakatan itu juga mencerminkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam melahirkan regulasi yang selaras dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat.
Dari 11 Raperda tersebut, tiga Raperda merupakan usulan inisiatif DPRD yang merupakan aspirasi dari masyarakat yang diserap dan diperjuangkan oleh anggota DPRD Tubaba, yaitu:
1. Raperda tentang HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual;
2. Raperda tentang Pelestarian dan Kebudayaan Lampung; dan
3. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Pembudi Daya Ikan.
Sementara itu, delapan Raperda usulan eksekutif yang disepakati meliputi:
1. Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh;
3. Raperda tentang Perangkat Tiyuh;
4. Raperda tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh;
5. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
6. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; dan
8. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dengan disahkannya 11 Raperda ini, DPRD Tubaba menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam membangun Tubaba yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat, serta mengawal setiap Perda yang telah disahkan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(Adv)
Komentar