TULANGBAWANG BARAT | Koordinatnews.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulangbawang Barat resmi menetapkan dan menahan Kepalo Tiyuh Indraloka II, Kecamatan Waykenanga, berinisial NP, atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 hingga 2025.
NP yang menjabat sebagai Kepalo Tiyuh sejak 2019 hingga sekarang, ditahan setelah penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup dan kerugian keuangan negara mencapai ratusan juta rupiah.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Tubaba dalam siaran persnya menyampaikan, penetapan tersangka dilakukan pada Senin (9/11/2026).
Sebelum menetapkan tersangka, tim penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus telah melakukan rangkaian penyidikan, antara lain memeriksa 23 orang saksi, melakukan penyitaan, meminta keterangan ahli, serta melakukan tindakan hukum lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, NP ditetapkan sebagai tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-01/L.8.23/Fd.2/11/2026 tanggal 9 November 2026.
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Tersangka NP diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan modus operandi menguasai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 s.d. 2025 dan merealisasikan beberapa kegiatan pembangunan fiktif di Tiyuh Indraloka II.
Perbuatan tersebut diduga dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
Akibat perbuatan tersebut, keuangan negara mengalami kerugian sebesar Rp402.639.606,00 (empat ratus dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah).
Untuk kepentingan penyidikan, Tersangka NP langsung dilakukan penahanan di tingkat penyidikan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 November 2026 sampai dengan 28 November 2026 di Rumah Tahanan Kelas IIB Menggala.
Atas perbuatannya, tersangka disangka melanggar:
Primair: Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Subsidair: Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Pidana.
Kejaksaan Negeri Tubaba menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di seluruh wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tubaba dan siap melayani seluruh masyarakat setempat dengan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan.(Red)
Komentar