TANGGAMUS | Koordinatnews.com – Sejumlah persoalan yang melibatkan Kepala Pekon Sumanda, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Muhidin, menjadi perhatian publik. Persoalan itu mulai dari keberadaan kendaraan roda dua inventaris pekon yang dikabarkan hampir dua tahun tidak terlihat, hingga persoalan pinjaman uang sebesar Rp32 juta yang turut menyeret sertifikat tanah milik warga.
Dua persoalan utama yang disorot adalah, pertama, hilangnya jejak kendaraan inventaris Pekon Sumanda selama hampir dua tahun. Kedua, dugaan penggunaan sertifikat tanah milik warga sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp32 juta tanpa izin pemilik sah.
Pihak yang terlibat adalah Kepala Pekon Sumanda, Muhidin, Sekretaris Desa (Sekdes) Pekon Sumanda, seorang warga berinisial AL selaku pihak yang memberikan pinjaman, serta pemilik sah sertifikat tanah yang namanya belum disebutkan demi keamanan.
Persoalan ini terjadi di Pekon Sumanda, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Penelusuran dilakukan media ini sejak Rabu hingga Jumat, (13/11/2026).
Kendaraan inventaris bukanlah barang milik pribadi, melainkan aset pemerintah pekon yang wajib dijaga dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, ketidakjelasan keberadaannya menimbulkan pertanyaan mengenai status dan pertanggungjawaban aset tersebut.
Sementara itu, persoalan sertifikat menjadi serius karena diduga digunakan sebagai jaminan tanpa persetujuan pemilik sah. Jika benar, persoalan ini patut mendapatkan perhatian serius dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Persoalan kendaraan inventaris menjadi sorotan setelah Sekretaris Desa (Sekdes) Pekon Sumanda menerangkan, kendaraan tersebut sudah sekitar dua tahun tidak terlihat. Hingga kini, keberadaan kendaraan yang merupakan aset pemerintah pekon itu belum diketahui secara jelas.
Selain persoalan kendaraan inventaris, media ini juga memperoleh keterangan langsung dari seorang warga berinisial AL terkait pinjaman uang sebesar Rp32 juta yang melibatkan Muhidin.
Kepada media ini, AL telah memberikan penjelasan secara langsung sekaligus memperlihatkan sejumlah bukti pendukung, di antaranya surat perjanjian pinjaman, kuitansi penyerahan uang, serta sertifikat tanah asli yang saat ini berada dalam penguasaannya sebagai jaminan pinjaman.
Persoalan semakin serius karena sertifikat tersebut diketahui merupakan milik sah salah satu warga. Berdasarkan keterangan pemilik sertifikat, yang bersangkutan mengaku tidak pernah memberikan izin maupun persetujuan kepada Muhidin untuk menggunakan sertifikat tanah miliknya sebagai jaminan pinjaman.
Dengan demikian, muncul pertanyaan, bagaimana sertifikat asli milik warga tersebut dapat diserahkan kepada pihak pemberi pinjaman tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik sah.
Media ini telah melihat dokumen-dokumen yang diperlihatkan AL. Namun, keaslian, keabsahan, serta proses penyerahan dokumen tersebut tetap perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Sementara itu, upaya media ini untuk meminta klarifikasi kepada Kepala Pekon Sumanda, Muhidin, belum membuahkan hasil.
Berdasarkan upaya konfirmasi sejak Rabu hingga Jumat, 13 November 2026, Muhidin belum berhasil ditemui. Media ini telah berupaya mendatangi kediaman yang bersangkutan, baik di rumah istri pertama maupun di rumah istri kedua.
Namun, menurut keterangan pihak keluarga di kedua kediaman tersebut, Muhidin belum pulang ke rumah sehingga belum dapat dimintai keterangan secara langsung.
Media ini tetap berupaya menghubungi dan meminta klarifikasi kepada Muhidin agar memperoleh penjelasan mengenai keberadaan kendaraan inventaris pekon, pinjaman uang sebesar Rp32 juta, serta penggunaan sertifikat tanah milik warga sebagai jaminan.
Dalam waktu dekat, media ini berencana mendatangi Inspektorat Kabupaten Tanggamus untuk meminta penjelasan dan mendorong pemeriksaan terhadap keberadaan kendaraan inventaris Pekon Sumanda.
Sejumlah pertanyaan yang akan disampaikan kepada Inspektorat, antara lain:
Di mana keberadaan kendaraan inventaris Pekon Sumanda yang sudah hampir dua tahun tidak terlihat?
Apakah kendaraan tersebut masih tercatat sebagai aset pemerintah pekon?
Jika kendaraan hilang, bagaimana mekanisme pelaporan dan pertanggungjawabannya?
Jika kendaraan digadaikan atau dijual, bagaimana mekanisme pemeriksaan dan penyelesaian aset tersebut?
Apakah Inspektorat pernah melakukan pemeriksaan atau inventarisasi terhadap aset kendaraan tersebut?
Apakah pengelolaan aset pemerintah pekon sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
Media ini menilai, perlu adanya pemeriksaan dan penjelasan resmi agar keberadaan aset pemerintah pekon tidak menjadi tanda tanya berkepanjangan di tengah masyarakat.
Sementara itu, persoalan sertifikat warga yang dijadikan jaminan tanpa persetujuan pemilik sah juga perlu ditelusuri melalui pihak berwenang, termasuk kemungkinan adanya unsur pelanggaran hukum.
Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Pekon Sumanda, Muhidin, untuk menjelaskan seluruh persoalan yang menjadi perhatian publik tersebut. Begitu pula kepada pihak-pihak terkait, termasuk pemilik sertifikat dan AL, agar dapat memberikan keterangan tambahan apabila diperlukan.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers untuk mendorong transparansi, akuntabilitas pengelolaan aset pemerintah, serta perlindungan terhadap hak kepemilikan masyarakat.
Media ini akan terus melakukan penelusuran dan meminta penjelasan kepada instansi berwenang demi memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan berimbang.(Sap)
Komentar