LAMPUNGUTARA | Koordinatnews.com – Polemik rencana pinjaman daerah Rp150 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Lampungutara (Lampura) kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) terus bergulir. Di tengah penolakan sejumlah fraksi DPRD, anggota Badan Anggaran DPRD Lampungutara dari Fraksi Gerindra, Nurdin Habim, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Bupati Hamartoni Ahadis dan Wakil Bupati Romli.
Nurdin menilai polemik yang berkembang berpotensi menimbulkan persepsi keliru di masyarakat jika tidak disikapi secara utuh. Ia menegaskan, pinjaman daerah seharusnya dipahami sebagai instrumen percepatan pembangunan, bukan semata dipandang sebagai beban fiskal.
“Jangan sampai masyarakat menilai negatif sebelum memahami tujuan dan mekanismenya. Pemerintah daerah sedang mencari solusi atas keterbatasan fiskal demi percepatan pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat,” kata Nurdin Habim, Senin (18/5/26).
Menurutnya, pengajuan pinjaman masih berada pada tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final. Mekanisme pengajuan, jelas Nurdin, harus melalui pembahasan di Badan Anggaran DPRD sebelum mendapat persetujuan dalam rapat paripurna.
“Setelah ada penyampaian ke DPRD, mekanismenya dibahas di Banggar, lalu disetujui melalui rapat paripurna. Setelah itu dilakukan review dokumen sebelum masuk tahap penandatanganan pinjaman,” ujar dia.
Dukungan tersebut, kata Nurdin, didasarkan pada kebutuhan mendesak pembangunan infrastruktur di Lampungutara, terutama perbaikan jalan yang rusak parah di sejumlah wilayah.
Ia menilai keterbatasan anggaran daerah menjadi alasan rasional untuk mencari skema pembiayaan alternatif melalui pinjaman ke SMI.
“Banyak ruas jalan yang kondisinya rusak dan membahayakan pengguna. Kalau pembangunan hanya mengandalkan anggaran yang terbatas, maka perbaikannya akan berjalan lambat,” ujar dia.
Dia juga menegaskan skema pinjaman daerah memiliki dasar hukum yang jelas, merujuk pada regulasi terbaru pemerintah mengenai pembiayaan daerah untuk program prioritas pembangunan. Ia meminta fraksi-fraksi di DPRD tidak tergesa-gesa menolak sebelum memahami mekanisme, manfaat, serta konsekuensi fiskalnya.
“Sikap politik tentu sah, tetapi mestinya didasarkan pada kajian yang komprehensif. Apa yang dilakukan pemerintah daerah bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi demi kepentingan masyarakat yang membutuhkan pembangunan infrastruktur,” ucap dia.
Ia optimistis kemampuan fiskal daerah masih cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran jika pinjaman terealisasi. Menurut Nurdin, Pemkab Lampung Utara selama ini memiliki rekam jejak baik dalam memenuhi kewajiban keuangan daerah.
Sebelumnya, rencana pinjaman Rp150 miliar mencuat setelah sejumlah fraksi DPRD meminta pemerintah daerah meninjau ulang rencana pembiayaan tersebut. Perdebatan berkembang karena muncul kekhawatiran terhadap dampak fiskal jangka panjang.
Di sisi lain, pemerintah daerah berpandangan skema ini diperlukan untuk menopang percepatan pembangunan yang selama ini terkendala keterbatasan anggaran.(Red)
Komentar