LAMPUNG UTARA – Puluhan jurnalis Lampung Utara (Lampura) yang tergabung dalam sejumlah organisasi pers di kabupaten tersebut gelar aksi damai.
Aksi damai itu merupakan buntut dari ketidakjelasan pembayaran dana Advertorial (Adv) dan langganan tiga bulan menunggak di Sekretariat DPRD Lampura.
Aksi digelar disejumlah titik, mulai dari menyambangi Kantor Pemkab Lampura, Kantor Gedung Sekretariat DPRD, Kejari Kotabumi dan Polres Lampung Utara, Kamis (13/10/2022).
Berdasarkan pantauan di lokasi, Peserta aksi pada saat berada di Kantor Pemkab Lampura diterima oleh kepala Badan Kesbangpol, Fadly Achmad.
Dalam penyampaian disela-sela aksi, Artoni selaku korlap meminta kepada Bupati dan Wakil bupati, untuk segera mencopot Sekretaris dewan (Sekwan), Kabag Umum dan Kassubag TU dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Lampura dari jabatannya.
”Kami meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Lampura untuk segera meyelesaikan tunggakan tiga bulan dan membayar tagihan Advertorial kepada media,” kata Toni.
Seusai melakukan aksi di Pemda, Puluhan Jurnalis Lampura bergegas menuju ke Kantor DPRD setempat, untuk kembali menyuarakan aksi agar Sekretariat DPRD segera melakukan pembayaran kepada media.
Sesampainya di DPRD, kepada Sekwan, para peserta aksi meminta keterbukaan dan transparan terkait anggaran dana media sebesar Rp 2,1 miliar lebih.
”Kami meminta Sekwan bertanggung jawab atas carut marutnya anggaran media. Kami minta DPRD tidak intervensi terkait anggaran di Sekretariat DPRD Lampura,” ujar peserta aksi, Defriwansyah.
“Jangan ada tebang pilih soal pembayaran untuk media,” tegas Defri.
Namun sayangnya, para awak media menyampaikan orasinya di gedung rakyat. Tidak ada satupun anggota dewan, Sekretaris Dewan, Kabag dan Kasubag tidak berada di tempat. Sehingga tidak ada satupun perwakilan yang menemui peserta aksi.
Setelah aksi ke Sekretariat DPRD, puluhan peserta aksi jurnalis lampura langsung menuju ke Kejaksaan Negeri Kotabumi dan ke Polres Lampung Utara dengan cara beraudiensi bersama Kapolres Lampung Utara.
Dalam audiensi dengan Kapolres Lampung Utara yang diwakilkan oleh Kabag OPS, Kasat Intel, serta Kasat Reskrim yang diwakilkan oleh Kanit Tipikor, mengatakan dalam permasalahan di Sekretariat DPRD untuk teman-teman jurnalis tidak perlu kwartir. Lantaran dari pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan terkait raib nya anggaran 2,1 Milyar di DPRD.
“Yaa untuk diketahui hari ini kita dari Reskrim Unit Tipikor melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait di Sekretariat DPRD terkait anggaran dana media, kita tunggu saja nanti apa hasil perkembangan penyelidikan,” Kabag Ops.
Sementara, Antoni selaku Korlap aksi jurnalis Lampura juga menanyakan terkait perkembangan kasus di Dinas PMD dan kepala desa yang melakukan pungli, agar kasus ini segera ada titik terang sebagai mana mestinya.
“Semua hal itu kami minta diusut sampai tuntas,” kata Antoni.
Di tempat yang sama, Kanit Tipidkor mengatakan, pihaknya melalui Reskrim Polres Lampura telah melakukan P19-ke 4 untuk di Kejaksaan Negeri Kotabumi dan terkait kasus pungli-pungli yang dilakukan oleh oknum kepala desa.
“Semua sedang dalam penyidikan,” ungkap Kanit Tipidkor.
Terpantau, dalam aksi damai ini, nampak dikawal oleh anggota Kepolisian Resort Lampura, Aksi damai tersebut berjalan dengan kondusif.(red).
Komentar